OPINI: Kebijakan dan Keadilan Promosi Kesehatan di Indonesia

Disuatu puskesmas, seorang petugas promosi kesehatan harus berjalan kaki dua jam hanya untuk menyampaikan informasi tentang gizi kepada ibu-ibu di dusun terpencil. Tidak ada banner, tidak ada proyektor, tidak ada paket intervensi modern.

Anggarannya habis di tengah tahun. Sementara di waktu yang sama, di sebuah kota besar, kampanye kesehatan bermunculan di baliho-baliho megah menjelang musim pemilu. Inilah wajah nyata promosi kesehatan di Indonesia tidak merata, tidak konsisten, dan seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

KETIKA ANGGARAN JADI ALAT POLITIK

Regulasi pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBD. Kedengarannya cukup, tapi mari kita lihat lebih dekat: Berapa yang benar-benar sampai ke kegiatan promotif dan preventif seperti edukasi masyarakat, penyuluhan, atau pemberdayaan kader posyandu? Pada daerah yang sudah memenuhi pun, porsi untuk promosi kesehatan masih kalah jauh dibanding biaya operasional lainnya.