OPINI: Kebijakan dan Keadilan Promosi Kesehatan di Indonesia

Distribusi vaksin di fase awal pun diwarnai nuansa politis. Beberapa sumber seperti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan hasil investigasi Transparency International Indonesia mencatat bahwa korelasi politik ikut memengaruhi kecepatan dan volume distribusi vaksin.

KESEHATAN BUKAN HADIAH, MELAINKAN HAK

Ada satu prinsip sederhana yang sering terlupakan dalam perdebatan kebijakan: kesehatan bukan barang yang diberikan negara atas belas kasihan, melainkan hak setiap warga yang harus dijamin oleh negara dan tertuang jelas dalam Pasal 28H UUD 1945.

Jika ada warga yang tidak mendapat informasi kesehatan yang memadai karena tinggal di daerah yang pemimpinnya tidak peduli pada program promosi kesehatan, hal ini bukan sekadar kegagalan teknis tetapi sebuah pelanggaran hak konstitusional.

APA YANG HARUS BERUBAH?

Pertama, mekanisme transfer anggaran dari pusat ke daerah perlu didesain ulang agar mencerminkan kebutuhan nyata bukan sekadar formula bagi rata. Daerah dengan beban penyakit tinggi tapi kantong tipis harus mendapat porsi lebih besar untuk promosi kesehatan “mencegah masalah lebih bijak daripada menyelesaikannya”.