Kominfo Sultra: Program Pembangunan Infrastruktur di Daerah Dipastikan Tetap Berjalan Menyesuaikan Anggaran

Namun, di tahun 2026 ini, Kementerian DKP tidak membuka menu untuk DAK tambat labuh nelayan, sehingga belum bisa dibangun.

Perlu diketahui, dana transfer pemerintah pusat ke Pemprov Sultra yang bersumber dari dana bagi hasil hanya Rp 200 miliar, di tahun 2026 Sebelumnya, di tahun 2025, dana transfernya mencapai Rp 800 miliar.

“Di sinilah Bapak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengambil keputusan melalui pendekatan skala prioritas. Cara pandangnya, tentu secara menyeluruh 17 kabupaten/kota berdasarkan karakteristik, kekhassn, dan potensi setiap daerah. Beliau turun langsung untuk memastikan kegiatan mana yang dilaksanakan duluan, dan mana yang ditunda dulu,” papar Andi Syahrir.

Kolaka Utara yang potensial di sektor perkebunan diperjuangkan mati-matian untuk terfasilitasi di melalui APBN 2026.

Untuk komoditas kakao, Kolaka Utara dijatah bibit sebanyak 1,5 juta pohon dengan total anggaran Rp 24 miliar, Kelapa Dalam sebanyak 200 ribu pohon dengan anggaran Rp 5 miliar, dan benih pala sebanyak 50 ribu pohon dengan anggaran Rp 655 juta.