– 7 jam per hari selama enam hari kerja; atau
– 8 jam per hari selama lima hari kerja.
Setiap kerja tambahan di luar jam-jam tersebut dianggap lembur dan harus dikompensasi sesuai dengan undang-undang. Tarif upah lembur ditetapkan sebesar 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama dan 2 kali upah per jam untuk jam-jam berikutnya. Lembur dibatasi maksimal 3 jam per hari dan 14 jam per minggu.
Pemberi kerja harus mencatat jam kerja karyawan secara akurat dan memastikan bahwa semua pembayaran lembur dihitung dengan benar. Kegagalan mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi dan sengketa hukum.
Tunjangan Karyawan dan Jaminan Sosial
Salah satu aspek paling penting dari kepatuhan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah menyediakan tunjangan karyawan yang diwajibkan. Tunjangan ini mencakup:
– Cuti Tahunan Berbayar: Karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 12 bulan berhak atas minimal 12 hari cuti berbayar setiap tahunnya.
Baca Juga
– Cuti Melahirkan dan Cuti Ayah: Karyawan perempuan berhak atas 3 bulan cuti melahirkan berbayar, sementara karyawan laki-laki diberikan cuti ayah, meskipun biasanya hanya beberapa hari tergantung kebijakan perusahaan.
– BPJS (Jaminan Sosial): Pemberi kerja harus mendaftarkan karyawan mereka pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang mencakup manfaat seperti layanan kesehatan, kecelakaan kerja, santunan kematian, dan pensiun.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dimungkinkan, tetapi perusahaan harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan imigrasi yang ketat. Pemberi kerja diwajibkan untuk memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang harus disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Rencana ini memastikan bahwa ada kebutuhan sah akan tenaga ahli asing dan tidak ada pekerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut.
Selain RPTKA, tenaga kerja asing harus memiliki izin kerja yang sah seperti Izin Tinggal Sementara (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Indonesia, tergantung pada lama masa kerja mereka. Pemberi kerja juga diharapkan untuk melakukan transfer pengetahuan kepada pekerja Indonesia, yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan tenaga kerja.
Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembayaran Pesangon
Pemutusan hubungan kerja di Indonesia mengharuskan bisnis untuk mengikuti prosedur hukum yang ketat, dan kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan klaim pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Pemberi kerja harus memberikan alasan yang sah untuk pemutusan hubungan kerja, seperti kinerja buruk, pelanggaran berat, atau restrukturisasi bisnis.
Hukum ketenagakerjaan mengatur bahwa jika perusahaan melakukan pemutusan...
