Tantangan dan Pertimbangan dalam Implementasi

Meskipun undang-undang baru tersebut dipandang sebagai perkembangan positif, ada kekhawatiran mengenai kelayakannya, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Beberapa perusahaan mungkin kesulitan menyediakan cuti hamil yang diperpanjang karena keterbatasan finansial, khususnya dalam industri seperti manufaktur, di mana biaya tenaga kerja dikontrol dengan ketat.

Jumisih, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Wanita Indonesia (FSBPI), menyampaikan kekhawatirannya atas kemampuan pekerja perempuan untuk benar-benar memanfaatkan cuti panjang tersebut. “Selama ini, pekerja perempuan sulit untuk meminta cuti hamil selama tiga bulan,” katanya, seraya menyoroti tantangan potensial dalam menegakkan kebijakan baru selama enam bulan tersebut.

Mendukung hal itu, Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan kecil, khususnya yang memiliki kurang dari 100 karyawan, mungkin kesulitan untuk menanggung beban keuangan dalam menyediakan cuti panjang. Meskipun ada kekhawatiran ini, pemerintah diharapkan untuk mencari solusi yang menyeimbangkan hak-hak karyawan dengan realitas operasi bisnis.