Gubernur Sultra Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Gubernur juga menyampaikan pentingnya pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disebut memegang peran strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi keuangan daerah, serta mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Golkar mengenai tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan keuangan oleh BPK RI dan penyelesaian tuntutan ganti rugi, Gubernur menjelaskan bahwa proses penyelesaiannya sedang berjalan dan akan diselesaikan sesuai batas waktu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, terkait surplus atau sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2024, Gubernur menegaskan bahwa surplus anggaran tidak serta-merta menunjukkan kelebihan kas.