BPKP Sultra, KPK dan Kemendagri Bersinergi Kawal Keuangan Daerah

Kendari – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), KPK dan Kemendagri Bersinergi menggelar rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (7/6/2021).

Rekorwasin itu merupakan tindak lanjut dari Rakornas pengawasan intern pemerintah pada tanggal 27 Mei 2021 yang juga salah satu arahan Presiden RI, Joko Widodo kepada BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan para Inspektorat di seluruh Indonesia untuk mengawal keuangan dan pembangunan di daerah.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan pihaknya bersama-sama saling berkoordinasi untuk mengawal pembagunan di daerah khususnya di Sultra.

“Jadi ini adalah Rakorwas di tingkat provinsinnya sebagai tindak lanjut dari arahan presiden tersebut supaya arahnya BPKP khususnya di wilayah sini, perwakilan dan teman-teman Inspektorat bisa bekerja sama mesinkronkan sinergi pengawasan nya untuk sama-sama mengawali di provinsi khususnya di Sultra,” katanya.

Sultra Peroleh 8 Kali Opini WTP dari BPK RI

Lebih lanjut, menurut Dadang, pengawalan penyelenggaraan keuangan di Sultra saat ini sudah baik karena provinsi sudah memperoleh WTP sebanyak 8 kali sehingga pengelolaan keuangannya telah dinilai baik oleh BPK.