Rusda Mahmud Minta Bupati Kolut Evaluasi Kadisnya yang Ikut Menambang

Terkait pengawasan yang ia lakukan, bukan tanpa alasan. melainkan berdasarkan adanya laporan atau keluhan masyarakat yang resah terhadap adanya aktivitas penambangan secara ilegal di daerah Kolut.

“Jadi perlu juga dicatat, saya datang ke Kolut itu melakukan pengecekan dan pengawasan ada dasarnya, yaitu laporan masyarakat. Tugas saya sebagai DPR RI memang punya wewenang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan mengada-ngada,” ungkapnya.

Namun kendati demikian, ia tetap memberi jalan dan kebijakan terkait persoalan penambang yang tidak melengkapi dokumen di Kolut. Rusda menyebut siap membantu memfasilitasi untuk melengkapi dokumen perusahaan pertambangan.

“Kami tidak melarang kalau ada ASN yang mau menambang untuk cari tambahan, tetapi perlu dicatat bahwa namanya semua dokumen perizinan itu harus dilengkapi agar tidak berbenturan dengan persoalan hukum. Soal itu kami siap bantu fasilitasi di Jakarta untuk mengurus semua kekurangan perizinannya. Tetapi juga ingat, kalau sudah punya jabatan jadi Kadis, embanlah tanggung jawab itu fokus dengan melayani masyarakat agar tidak menciderai citra ASN,” pungkasnya.