Penjelasan Polda Sultra Soal Lahan Brimob yang Diklaim Warga Viral di Medsos

Kendari – Peristiwa perseteruan warga dengan Personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), soal persoalan lahan viral di media sosial (Medsos).

Keributan ini terjadi di lahan milik Polda Sultra yang diklaim oleh seorang warga dari Desa Puosu Jaya bernama Zami Rianto.

Kepala Bidang Hukum (KabidKum) Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Proyek angkat bicara dan menjelaskan pokok persoalan terkait lahan tersebut.

“Ijin, kami selaku kuasa hukum dari Sat Brimob Polda Sultra kami akan klarifikasi tentang lokasi ini, pertama, lokasi diatas sudah berproses secara perdata samalpai tingkat Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor perdata 51/I2006/1844k/ 2004, bahwa lokasi diatas adalah sah kepemilikan Sat Brimob Polda Sultra, dan putusan terlampir,” ujar Laode Proyek kepada media, Sabtu (10/9/2022).

Mantan Kabid Humas Polda Sultra ini menyebut, tanah tersebut sudah bersertifikat dengan NIB : 21.07.04.09.00511, tertanggal 25 September 2015. Sertifikat terlampir, dan ini sudah masuk dalam SIMAK BMN, yakni Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara (BMN)

“Perlu dijelaskan bahwa tanah seluas 120 hektar (Ha) diserahkan oleh Bupati Kendari Andri Jufri, S.H. berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 kepada Polri cq. Polda Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra), dan setelah melalui proses penelitian yang dilakukan oleh Tim 9 dan Tokoh Masyarakat waktu itu, diantaranya H. Surabaya dan kawan-kawan (dkk) dan Camat waktu itu adalah Abdul Samad, BA,” bebernya.

Laode Proyek menjelaskan status lahan yang dipersoalan oleh warga Desa Puosu Jaya. Awalnya, lahan tersebut merupakan hutan belantara, penuh semak belukar dan banyak pohon Longgida, namun ada sekitar 20an Hektar (Ha) yang sudah ada tanda-tanda bekas parit dan yang inilah kemudian dimintakan ganti rugi oleh masyarakat setempat pada akhir tahun 1980.

Lanjut Laode Proyek, pada tahun 1981 tepatnya tanggal 9 Januari 1981, Bupati Kendari memberikan ganti rugi kepada mereka yang menuntut melalui perwakilannya yakni Ahmad Malaka, seorang pensiunan TNI yang merupakan tokoh masyarakat setempat sekaligus keturunan Raja Sao Sao sebesar Rp .1.000.000,-.

Kemdudian, Ahmad Malaka membagikan kepada masyarakat lain yang mengklaim tanah dari 20an Hektar (Ha) dimaksud, yang tentunya jumlah uang saat itu adalah sangat besar bandingannya dengan saat ini.

Baca Juga :Serobot Lahan Brimob Polda Sultra, Oknum Kades di Konda Jadi Tersangka

Pada tahun 2001, ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan keluarga pemilik tanah, yang sejak zaman dahulu menggugat keberadaan tanah dimaksud di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, namun gugatannya ditolak dalam arti kata dimenangkan oleh Polda Sultra, hal mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) tahun 2005.