Bila perempuan diberikan keleluasaan “BERPOLITIK” landasan nya adalah kehidupan dan realitas, namun berbeda dengan “realpolitik” yang sering digunakan penguasa dan politisi yang sifatnya sekeder mencari yang menguntungkan diri mereka saja. Justru politik perempuan berusaha menawarkan alternatif terhadap tatanan serta ideologi dominan. Sebgaimana dikatakan Nunuk Murniati, “Dihadapan politik kekerasan, perempuan menawarkan Gerakan damai; dihadapan politik identitas dan primordialisme, perempuan mengajukan Gerakan lintas kelompok; di hadapan politik kekuasaan, perempuan menunjukkan bahwa pemeberdayaan warga dari bawah merupakan Gerakan politik yang sangat penting. Di hadapan politik partai yang kisruh, perempuan menekankan Pendidikan masyarakat dengan perubahan yang mungkin tak terlihat tapi mendasar.
Sebagaimana data yang ada dari dua puluh lima kursi anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah pada pillcaleg tahun 2019 ada enam orang perempuan yang terpilih mewakili dapilnya masing-masing ini menandakan bahwa ada kebangkitan atau kemajuan dalam partisipasi politik perempuan di Buton Tengah sejak mekarnya sebgai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bahwa partisipasi politik perempuan dan keterwakilan anggota DPRD perempuan di Buton Tengah dengan syarat tiga puluh persen sebagaimana undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 bahwa 30 % keterwakilan perempuan pada urusan politik tingkat pusat dan pencalonan legislatif setiap tingkatannya.
Baca Juga
Hal ini juga menjadi ujian sekaligus tantangan besar bagi anggota DPRD Perempuan di Buton Tengah selama masa jabatannya mewakili masyarakat didapilnya masing-masing apakah mampu mempertahankan Kembali kursinya ataukah tidak sama sekali ? Karena ujiannya adalah apa yang sudah mereka perjuangkan itu menjadi bekal untuk maju diperiode selanjutnya atau pada pilcaleg 2024 mendatang.
Penulis: NASARUDDIN
