METROKENDARI.COM – Siswa-siswi SMAN 5 Kendari dibebankan untuk membayar iuran komite sebesar Rp600 ribu per siswa untuk setiap tahun.
Hal itu diungkapkan salah satu orang tus siswa yang meminta namanya tidak dipublikasikan, di Kendari, Rabu, 4 September 2024.
“Iya, tadi baru selesai rapat. Hasil keputusannya Rp600 ribu per siswa, jadi kena Rp50 ribu per bulan. Biasanya siswa ditagih saat mau ulangan semester”, kata salah satu orang tua siswa.
Ia pun merasa keberatan atas kesepakatan terkait nominal uang yang harus dibayarkan. Pasalnya, baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi setiap sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB untuk melakukan pungutan atau menerima sumbangan dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid.
“Yah keberatan lah, sudah ada edaran yang melarang tapi masih mau bayar iuran lagi. Kita keberatan”, katanya kesal.
“Waktu ambil Ijazah saja baru-baru ini disuruh bayar juga Rp50 ribu per siswa. Kalau masih kepala sekolah lama tidak ada pungutan (saat ambil ijazah)”, tambahnya.
Lebih lanjut orang tua siswa ini mengungkapkan bahwa siswa yang tidak membayar diancam tidak akan diikutkan ulangan semester.
Baca Juga
“Biasanya begitu kalau pengalaman beberapa tahun terakhir ini”, tukasnya.
Bukan hanya itu, sumber juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, siswa kelas XII atau kelas 3 yang hendak mengurus pendaftaran bebas tes untuk masuk perguruan tinggi juga dimintai uang sebesar Rp400 ribu per siswa.
“Kan anakku dia tamat juga baru-baru, jadi untuk input saja data untuk masuk bebas tes baru-baru ini dimintai juga Rp400 ribu per siswa”, ungkap sumber.
Padahal, sebelum-sebelumnya tidak ada pembayaran yang dibebankan kepada siswa mengurus pendaftaran bebas.
“Dulu sekitar anakku 4 tahun lalu dia tamat, tidak ada pembayaran untuk input data masuk bebas tes. Itu masih kepala sekolah sebelumnya”, ungkapnya lagi.
Ia pun mengaku pernah menemui wali kelas anaknya dan mempertanyakan perihal pembayaran biaya penginputan data siswa yang hendak masuk bebas tes di kampus. Namun, lanjut sumber, wali kelas mengaku hanya menjalankan arahan kepala sekolah.
"Waktu itu kita dipanggil, ketemu wali kelas, tapi...
