Kedua, lanjutnya, penerapan waktu layanan karantina (service level arrangement) dan kategorisasi risiko media pembawa. Ketiga, kata Eddy, penarikan peti kemas dari Kapal atau Yard, melalui sistem sampling peti kemas yang dibuat melalui Sistem TPK-Karantina Online terintegrasi dengan TPS Koja, Bea Cukai dan INSW.
Ia mengungkapkan, proses piloting telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan 20 hari, dengan jumlah peti kemas wajib periksa karantina di TPK Koja sebanyak 5.220 peti kemas ukuran 20 feet dan 40 feet, serta jumlah dokumen sebanyak 1.439.
“Pemeriksaan di TPK Koja menggunakan metode sampling. Pemeriksaan karantina memerlukan waktu SLA terendah 1,20-3 jam sebanyak 86 persen dan tertinggi adalah 33-62,40 jam sebanyak 14 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan pelaksanaan pemeriksaan karantina diharapkan terus berjalan optimal di TPS Koja. Eddy mengungkapkan implementasi TPK Koja ini juga akan dilaksanakan di pelabuhan utama Indonesia, karena diyakini dengan implementasi ini dapat menurunkan dwelling time.
Baca Juga
Selain itu, lanjut Eddy, pemeriksaan di TPK Koja ini juga telah memenuhi praktek-praktek pelaksanaan pemeriksaan barang di pelabuhan sebagaimana diatur oleh International Maritim Organization (IMO), serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perkarantinaan.
Sebelumnya, ancaman pencopotan jabatan terkait permasalahan di pelabuhan dilontarkan Presiden Jokowi ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa memperbaikidwelling timeuntuk bersaing dengan negara-negara tetangga Indonesia.
