UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Siap-siap Koruptor Bakal Dimiskinkan
METROKENDARI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).
​Pengesahan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 254 anggota dewan ini disetujui secara aklamasi oleh seluruh fraksi.
Keputusan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak regulasi tersebut pertama kali diusulkan, serta rampung lebih cepat dari target awal pada Desember 2026.
​Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan hasil pembahasan matang melalui sekitar 80 kali rapat bersama pemerintah sejak Agustus 2025, bukan akibat tekanan pihak mana pun.
​Dengan berlakunya UU Perampasan Aset, aparat penegak hukum kini memiliki kewenangan untuk menelusuri, memblokir, dan menyita harta hasil kejahatan ekonomi—termasuk properti, saham, hingga aset kripto—guna memiskinkan pelaku sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara.




Tinggalkan Balasan