Polemik Lahan Tapak Kuda, Keabsahan Koperasi Pemohon Eksekusi Dipertanyakan

METROKENDARI.COM — Polemik eksekusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan Tapak Kuda kembali memunculkan babak baru.

Kuasa hukum masyarakat Tapak Kuda, Abdul Razak Said Ali, S.H., M.H., menyoroti keberadaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Perikanan Perempangan Saonanto atau Kopperson, yang disebut-sebut sebagai pemohon eksekusi.

Menurut Razak, koperasi tersebut tidak terdaftar dalam Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

“Hasil pengecekan kami pada sistem ODS menunjukkan bahwa baik Koperasi Perikanan Perempangan Soananto maupun KSU Kopperson tidak ditemukan datanya. Artinya, koperasi ini tidak terdaftar secara resmi,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, keberadaan koperasi yang sah secara hukum semestinya tercatat dalam ODS, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sistem ini, kata Razak, berfungsi untuk memantau keaktifan, status badan hukum, hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.