Berita Kendari Hari IniMetro KendariPeristiwa

Ikatan Sopir Dump Truk Konawe Demo di DPRD Sultra Soal Pembatasan Tonase Pemuatan

×

Ikatan Sopir Dump Truk Konawe Demo di DPRD Sultra Soal Pembatasan Tonase Pemuatan

Sebarkan artikel ini
Foto. Puluhan Truk Milik Masa Aksi saat Menggelar Demo di Kantor DPRD Sultra.(Foto.IST).

Kendari – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Persatuan Sopir Dump Truk Kabupaten Konawe menggelar unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Demo tersebut dalam rangka menuntut pemerintah melalui anggota dewan agar mengeluarkan surat rekomendasi sehingga sopir-sopir itu bisa menggunakan jalan umum dan tidak dibatasi jumlah tonase pemuatan.

Hal itu disampaikan koordinator aksi, Rolansya. Dikatakannya wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) VI yang meliputi, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepualuan tidak berkontribusi terhadap wilayah konstituennya.

Pasalnya, perwakilan rakyat seolah menutup mata terhadap pihak-pihak orang yang mengatasnamakan masyarakat untuk menghalangi aktifitas pemuatan sopir. Kemudian sopir dump truk juga dibatasi jumlah tonase pemuatan. “Kami minta pemerintah terkait untuk berlaku adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi jumlah tonasenya, delapan ton. Ketika kami hanya muat delapan ton maka kami tidak mendapatkan keuntungan, apalagi kami beli solar eceran,” ungkapnya, Selasa, (17/10).

“Ketika hal itu memang harus dilakukan jangan hanya kami yang ditertibkan, tetapi seluruh sopir dump truk di wilayah Sultra harus ditertibkan. Di sinilah harusnya wakil rakyat dapil VI turun tangan untuk memperhatikan kami, tetapi faktanya mereka tidak menemui kita,” tambahnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat yang menghalang-halangi aktifitas hauling. “Pada dasarnya kami merasa terganggu dengan pemalangan itu, karena setiap kami melintas dipalang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Ini harus ditindak tegas, karena kami memiliki legalitas lengkap terutama izin jalan, karena kami khawatir jangan sampai ada kontak fisik,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat di Dapil VI untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dalam hal memilih legislator yang terpilih pada Pilcaleg 2019-2024, mulai dari Samsul Ibrahim, Muh. Nur Sinapoy, Titin Nurbaya Saranani, Rifqi Saifullah Razak, Sri Susanti dan Herry Asiku. Pasalnya Caleg tersebut tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, terurtama di wilayah konstituennya.

“Dimana mereka, kita datang unjuk rasa mereka tidak menemui kita, apalagi memperjuangkan aspirasi kita. Mereka tidak memikirkan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, mereka hanya memikirkan nasib sendiri. Untuk itu, kita jangan salah memilih ke depan,” tegasnya.

error: Dilarang Keras Copy Paste!