Polisi Pastikan Kasus Pencabulan Anak di Baubau Tetap Diusut

METROKENDARI.ID – Kepolisian Resor (Polres) Baubau tetap berkomitmen mengusut tuntas kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Kapolres Baubau, AKBP Bungin Masokan Misalayuk melalui Kasat Reskrim Polres Baubau, Iptu Taufik Frida saat menggelar konfrensi pers mengatakan, kronologis singkat kejadian itu pada saat pelaku duduk di kelas 1 SMP yakni pada tahun 2018, pelaku sering nonton film porno.

Namun kemudian pelaku menghentikan kebiasaannya menonton film porno, hingga kemudian pada tahun 2021 teman yang pelaku kenal di Facebook mengirimkan ke pelaku video porno sehingga pelaku mulai sering bernafsu kembali.

“Sehingga akibat kebiasaan tersebut, timbul niat pelaku untuk melakukan pencabulan terhadap kedua korban yang merupakan adi dari pelaku sendiri,” kata Iptu Taufik Frida, pada media, Sabtu (11/32023).

Lanjut Taufik, pelaku melakukan aksinya pertama kali pada 3 Desember 2022 kepada adik korban berinisal berinisal AR, yang dilakukan di salah satu kamar tempat tinggal pelaku yang beralamat di BTN Nirwana Residence, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan modus menidurkan terlebih dahulu kemudian melakukan pencabulan.

Baca Juga :Polisi Gagalkan Penyelundupan Ratusan Liter Arak di Pelabuhan Murhum Baubau

Kemudian pelaku juga melakukan pencabulan yang sama kepada adik kedua pelaku berinisial AS dengan motif yang sama yang dilakukan sebanyak 2 kali.

Mantan Kapolsek Pomalaa itu menjelaskan, aksi pelaku terungkap pada saat korban AR mengeluh sakit saat buang air kecil, kepada orang tua pelaku sehingga orangtua pelaku langsung mengecek kemaluan korban AR dan orang tua pelaku melihat kemaluan korban sudah robek.

“Kemudian Ibu korban yang sekaligus orang tua pelaku melaporkan hal itu ke Polres Bau bau,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus itu, Satreskrim Polres Bau-bau ditangani oleh Unit PPA, sehingga dilakukan oleh seorang polwan dan pendampingan dari keluarga korban serta Dinas Sosial setempat, dan dilakukan tanpa ada unsur paksaan maupun intimidasi.