Saya sama sekali tidak setuju dan kurang begitu simpatik dengan petisi para PNS yang kecewa dgn THR tahun ini. Yang karena tidak masuknya tukin sebagai bagian dari elemen THR. Sehingga dirasa kurang.
Di tengah prihatin2x kita krn pandemi. Di tengah elemen masyarakat lainnya yg tidak mengenal apa itu THR, kita masih mengeluh karena THR yang diterima bukan “paket lengkap”.
Malulah kita pada rakyat yang kita layani. Yang ketika mereka datang ke kantor minta pelayanan, kita mungkin sedang asyik ngobrol dan bangkit dengan malas melayaninya.
Atau mungkin ketika mereka datang hendak dilayani, kita sudah di rumah mengurus anak dan keluarga kita sendiri, padahal jam kantor masih bergulir.
Baca Juga
Untuk soal-soal etis seperti itu, malu rasanya ikut-ikutan melayangkan petisi.
Bahwa memang di pusat (kementerian/lembaga) sana, sistem tukin mereka sudah mapan, itu tak bisa disangkal.
Mereka tidak lagi bicara-bicara tentang TPP seperti yang kita kenal di daerah. Mereka sudah bicara “grade” ketika membicarakan tukin mereka. Sebuah istilah yang kedengaran lebih superior ketimbang TPP.
Kemarin sempat saya curi dengar, perbincangan dua orang PNS lembaga vertikal. Membahas tentang grade tunjangan mereka. Kata-kata “lumayan” yang mereka ucapkan berulang-ulang sebenarnya memang bikin iri bagi kita yang PNS daerah.
Mereka memang kategori PNS sultan. Meskipun memang ada kementerian yang PNS-nya lebih sultan ketimbang PNS sultan lainnya.
Namun, jika kita terus mendongak ke atas (baca:...
