“Setelah segmen IV Puday-Lapulu, kemudian pemerintah kota akan menargetkan segmen Talia dan segmen Poasia untuk ditangani,” Ungkap Siska.
Ditempat yang sama, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang diwakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Satker BPPW) Sulawesi Tenggara Heber Pandin, menyebut bahwa BPPW bertekad untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Indonesia.
“Hal ini sesuai dengan sasaran pokok RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hunian serta prasarana dan sarananya yang memadai,” Terangnya.
Salah satu peran penting dalam mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh yaitu, peran dari pemerintah kota sebagai nahkoda di dalam menjalankan program tersebut.
Baca Juga
“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Kendari atas percepatan penanganan kawasan bebas kumuh yang dilakukan di Bungkutoko-Petooaha,” Katanya.
Ia mengemukakan pada 2022, Kota Kendari mendapatkan investasi skala kawasan untuk segmen IV Puday-Lapulu sebesar Rp 49 miliar.
“Pihak BPPW berharap dengan terbangunnya infrastruktur pada segmen IV ini, demi menjadikan Kota Tanpa Kumuh, serta dapat memelihara dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun nantinya dengan baik,” Kata Dia.
Untuk diketahui, kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Forkopimda, Asisten II, Kepala OPD Kota Kendari, camat, lurah, Tim Kotaku dan masyarakat sekitar. Bersinergi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang juga didampingi oleh tim Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). (MK)
