Wali Kota Kendari Jadikan Kelurahan Puday dan Lapulu Kawasan Bebas Kumuh

“Setelah segmen IV Puday-Lapulu, kemudian pemerintah kota akan menargetkan segmen Talia dan segmen Poasia untuk ditangani,” Ungkap Siska.

Ditempat yang sama, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang diwakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Satker BPPW) Sulawesi Tenggara  Heber Pandin, menyebut  bahwa  BPPW bertekad untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Indonesia.

“Hal ini sesuai dengan sasaran pokok RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hunian serta prasarana dan sarananya yang memadai,” Terangnya.

Salah satu peran penting dalam mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh yaitu, peran dari pemerintah kota sebagai nahkoda di dalam menjalankan program tersebut.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Kendari atas percepatan penanganan kawasan bebas kumuh yang dilakukan di Bungkutoko-Petooaha,” Katanya.

Ia mengemukakan pada 2022, Kota Kendari mendapatkan investasi skala kawasan untuk segmen IV Puday-Lapulu sebesar Rp 49 miliar.