“Jadi kalau tempat itu sudah tidak mendapatkan izin, maka suatu saat pasti akan ditertibkan karena selama ini tidak pernah juga dipungut retribusi karena ilegal,”tegasnya.
Kendati demikian, para pengunjuk rasa terus menentang rencana penertiban tersebut dengan dalil, ketika pemerintah kota dan Satpol PP ingin menegakan Perda seharusnya tidak dilakukan pembiaran sejak awal. Menurutnya, masih banyak pedagang kaki lima di Kota Kendari yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Namun faktanya belum mendapat penindakan.
“Ingat, selama pandemi barang dagangan kami banyak yang tidak laku. Apalagi Sampai mau dipindahkan, mau makan apa anak dan istri kami. Jangan menerapkan aturan tanpa melihat unsur – unsur lain,”tuturnya.
Baca Juga
Bahwa Umar kembali menanggapi lontaran pertanyaan dari para pengunjuk rasa. Kata dia, pihaknya selama ini sudah memberitahukan agar di lokasi tersebut tidak dijadikan tempat berjualan. Tetapi malahan sebaliknya, tetap juga ada gerobak jualan dari pedagang yang terparkir.
Terakhir, para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut secara menyeluruh. Tidak hanya sebagian saja. Kalau tidak mereka berjanji akan menggagalkan peresmian tambah labuh pada 5 Februari nanti.
