METROKENDARI.ID – Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said berbicara soal wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Sudirman menilai wacana itu tak wajar.
“Siapapun yang berbeda atau melawan kepatutan, akan dilawan oleh keseimbangan alam” kata Sudirman di acara serial diskusi Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk ‘2024 Panggung Sandiwara atau Perubahan?’ di Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2022).
Pernyataan Sudirman itu merespons juru bicara MK, Fajar Laksono, yang berbicara tidak ada larangan bagi presiden yang telah menjabat selama dua periode maka tidak boleh mencalonkan diri sebagai cawapres pada pemilu selanjutnya.
Sudirman mengatakan Pemilu 2024 harus menjadi momentum perubahan dan bukan sebatas menjadi sandiwara semata. “Semua elemen bangsa harus satu suara bahwa perubahan harus diperjuangkan dan 2024 harus jadi momentum perubahan,” katanya.
Baca Juga
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, juga menilai tidak tepat Jubir MK mengeluarkan pernyataan tersebut baik dari sisi lembaga maupun substansinya. “Kalau dilihat dari segi konteks, itu tidak tepat. Meski ada klarifikasi dari MK, yang menyatakan pernyataan ini bukan dari MK namun pernyataan Fajar sebagai individu maupun sebagai Humas MK akan sulit dibedakan maka sebagai Humas Fajar harus lebih hati-hati,” kata Fadli dalam kesempatan yang sama.
Meski demikian, Fadli masih menyimpan harapan akan adanya pemimpin baru yang dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi Indonesia melalui kontestasi Pemilu 2024. “Pemilu 2024 seharusnya bisa hadir untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh publik, bukan hanya sekadar menjadi kontestasi para elite untuk merebut kekuasaan,” ujar Fadli.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan semua elemen bangsa harus membuat perubahan. Menurutnya, rakyat perlu menikmati demokrasi substansial, tak hanya prosedural.
“Perubahan terjadi dengan cara direbut. Maka segala wacana yang tidak wajar, harus dilawan. Agar yang muncul adalah perubahan natural, bahwa rakyat dapat menikmati demokrasi substansial bukan prosedural. Maka kita perlu pemimpin yang berstandar etik bukan cuma legalistik”, tutur Mardani.
