Sinkronisasi RPJMD, Bupati Butur Teken KLHS

Pejalananan penyusunan KLHS diawali kick off loka karya KLHS pada 30 Maret 2020 dan kemudian dilanjutkan konsultasi publik 6 April 2021. Tim ahli membahas semua data-data yang masuk pada FGD pertama dilihat apakah 220 indikator pembangunan berapa banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir.

“Kemudian, berapa indikator pembangunan yang belum tercapai dan berapa indikator sama sekali belum tersentuh. Kemudian, penjaminan mutu merupakan tahap terakhir di Buton Utara dan selanjutnya dokumen KLHS akan diserahkan ke Provinsi untuk dilakukan validasi,” tambahnya.

Mantan Dosen Universitas Hasunddin Makassar itu menambahkan, validasi di Pemprov Sultra disesuaikan waktu antara KLHS dengan RPJMD harus singkron, harmoni atau tidak bisa saling melumbai harus sejalan. Kemudian, data-data informasi seperti daerah lain khususnya Konawe Kepulauan sudah duluan validasi tetapi banyak hal harus diselesaikan. Tim ahli yang sama. “Belajar dari koreksi Kabupaten Konawe Kepulauan . Validasi di Provinsi lebih mulus dan lancar,” tandasnya.