SK karateker KONI Koltim itu kata dia, ditandatangani oleh Sekretaris KONI yang lama dan rapat terkait pembentukan karateker KONI Kolaka Timur dipimpin Ketua OKK KONI Sultra.
“Saya menilai ada kelebihan kewenangan yang sudah dilakukan sekretaris umum atau sekum. Ada Sekum rasa ketua. Harusnya, ya ketua rasa ketua, Sekum ya rasa Sekum, Bendum ya rasa Bendum,” katanya.
Baca Juga
Selain itu menurut Suryono, ada beberapa daerah kabupaten di Sultra yang mengusulkan untuk dibentuknya karateker KONI di daerhanya, diantaranya Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Tengah, tetapi mereka tidak mengindahkan.
“Mengapa hanya Kolaka Timur saja yang mendapat SK karateker, sementara terdapat beberapa kabupaten lain yang sudah mengajukan karateker dikarenakan masa jabatan yang sudah berakhir. Bupati Konawe Kepulauan bupatinya yang ajukan, demikian halnya konawe Selatan dan Buton Tengah, kenapa yang ajukan itu tidak dibuat sama. Asas keadilannya dimana,” tegas Suryono.
