Ratusan Kader Partai Demokrat di Sultra Minta Perlindungan Hukum MA

METROKENDARI.ID – Ratusan Kader Partai Demokrat, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, meminta perlindungan hukum, Senin (3/4/2023) pagi.

Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang, mengatakan kedatangannya di PTUN Kendari, menyerahkan surat perlindungan hukum yang ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta.

“Pada tanggal 3 Maret 2023 kubu KLB Moeldoko kembali mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta. Isi PK tersebut adalah permintaan kepada MA RI untuk membatalkan keputusan Menkumham RI tentang penetapan hasil Kongres Jakarta yang menetapkan dengan mengakui kepengurusan AHY,” ujar Endang kepada wartawan.

Endang menyebut, alasan pengajuan PK yang dilakukan oleh kubu Moeldoko, Karena mereka mendapatkan empat novum atau bukti baru sehingga mereka beranggapan keputusan Menkumham harus dibatalkan dan harusnya kepengurusan hasil KLB Moeldoko yang disahkan.