Dalam kasus dugaan penyerobotan lahan, kata dia pihaknya hanya sebagai penengah dari kedua bela pihak yang berpolemik baik PT GMS dan warga.
“Tidak ada intervensi dari pihak manapun, karena SKT mereka yang hadirkan. Dalam SKT mereka kordinat yang ada itu hasil pengecekan mereka sendiri sehingga mereka masukkan kordinat dalam SKT mereka. Tapi ketika di cek kordinatnya mereka tidak terima. Sudah di sarankan perdata tapi tidak ada yang mengajukan,” ungkap dia.
Dia juga memastikan, lahan yang di ploting BPN Konsel beberapa waktu lalu, memang tidak memasuki lahan warga atas pembangunan jalan hauling PT GMS.
“Setelah di cek jalan houling tersebut tidak masuk dalam kordinat tanah mereka,” jelas dia.
Selain itu, dia juga menuturkan betul bahwa SKT bukan prodak BPN, namun dalam SKT tersebut ada titik kordinat yang dihadirkan.
Baca Juga
Sehingga, untuk menentukan pasti dan tidaknya tanah milik warga diserobot PT GMS berdasarkan titik kordinat dalam SKT tersebut, pihaknya harus menghadirkan BPN, bahkan mereka juga yang meminta untuk dihadirkan.
Ditanya soal laporan dugaan pengrusakan rumah atau pondok milik warga, tambah dia, kasus tersebut sedang berproses di Polda.
“Sebelumnya laporan itu masuk di Polres, hanya ditarik oleh Polda,” tukasnya.
Laporan. Wayan Sukanta
