Protes Aturan ODOL, Ratusan Sopir Truk Kembali Demo di Kendari

“Kalau kita melihat dari sisi substansinya bahwa kebijakan tersebut terindikasi hanya menyasar masyarakat kecil. Kalau kita mau jujur, mobil – mobil yang kapasitas besar itu seperti dari Perusahaan Bosowa, Perusahaan SPBU itukan semua kapasitas muatanya melebihi 8 ton. Kenapa mereka hanya mempersoalkan mobil dari masyarakat kecil,”katanya.

Tak hanya itu, kata Haerul, mobil pemerintah yang pengangkut sampah pun juga diduga over kapasitas. Jadi kecenderungannya adalah menyasar masyarakat kecil yang tidak mempunyai daya melakukan lobi dan komunikasi di tingkat atas.

“Jadi kami juga sebenarnya bersyukur kepada Presiden Jokowi yang sudah menjadikan Sultra sebagai daerah sentrum perindustrian. Artinya, jika kebijakan itu serta- merta melakukan penegakan hukum maka masyarakat juga akan terlibat. Salah satu terobosan dari pemerintah kita bisa melihatnya pada UU Omnibus Law. Itukan semua sudah disederhanakan seperti aturan tentang jalan, lalu lintas angkutan jalan dan sebagainya semua sudah disederhanakan,”ungkapnya.

Haerul menjelaskan, jika proses penegakan aturan di Sultra ini unik. Sebab, hanya menyasar masyarakat kecil dan tidak ada pula pendekatan- pendekatan yang sifatnya komunikatif. Sehingga, pihaknya akan tetap bertahan di Kantor DPRD Sultra sampai ada titik solusi.

“Tuntutan kami adalah kalau memang pemerintah itu konsisten menegakan aturan maka harus bersifat menyeluruh. Maksudnya, penegakan juga itu harus dilakukan terhadap perusahan- perusahaan yang menyediakan truk besar,”