Penutupan perusahaan merupakan prosedur rumit yang memerlukan perhatian cermat terhadap rincian hukum dan keuangan untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Indonesia.

Persyaratan Hukum untuk Penutupan Perusahaan

Penutupan perusahaan di Indonesia memerlukan kepatuhan terhadap beberapa proses hukum dan peraturan, yang melibatkan berbagai otoritas dan dokumentasi.

Badan Regulasi yang Terlibat

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): Mengawasi masalah hukum yang terkait dengan penutupan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum perusahaan.

2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian terkait melalui OSS (online single submission): Lembaga pemerintah yang menerbitkan izin terkait.

3. Otoritas Pajak: Memastikan semua kewajiban pajak diselesaikan sebelum penutupan.