3. Penjelasan PT GKP Soal Putusan MK
– Bahwa terjadi misinterpretasi di ruang publik terkait hasil putusan MK ini, karena
sebenarnya yang ditolak adalah permohonan uji materiil atas interpretasi UU PWP3K.
Namun, dari keseluruhan pertimbangan hukum, Majelis Hakim MK sudah jelas dan sepakat bahwa kegiatan pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu DIPERBOLEHKAN SELAMA TIDAK MELANGGAR KETENTUAN yang diatur dalam Pasal 35 k UU PWP3K.
– Dalam pertimbangan amar putusan MK, Majelis Hakim MK memutuskan untuk tidak melarang kegiatan di luar yang diprioritaskan (termasuk kegiatan pertambangan
mineral).
– Majelis Hakim MK sepakat menolak untuk menafsirkan ketentuan norma Pasal 35 k UU PWP3K sebagai larangan yang bersifat mutlak, melainkan seharusnya dapat dimaknai sebagai “diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat wajib”.
Baca Juga
– Oleh karena itu, Majelis Hakim MK akhirnya menilai perusahaan pertambangan tidak dirugikan dan UU PWP3K sudah sangat jelas meregulasinya. Inilah yang menjadi dasar MK menolak permohanan PT GKP untuk uji materiil terkait ambiguitas dan ketidakpastian hukum UU PWP3K.
– Dan hingga saat ini, PT GKP sepenuhnya memenuhi seluruh syarat-syarat yang
diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
“Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan putusan sidang di atas, maka PT GKP hingga saat ini masih
beroperasi normal sebagaimana mestinya di Pulau Wawonii. Serta, kami juga tetap menjalani dan menghormati semua proses hukum yang masih berjalan ataupun yang telah diputuskan,” jelas Hendry.
Reporter. Wayan Sukanta
