Penerimaan P3K Butur Banyak Komplain
Fatriah menegaskan, dinas-dinas terkait agar diperjelas masalah P3K tersebut, supaya tidak menimbulkan kegaduhan, karena banyak yang komplain.
Bahkan, lanjutnya, ada yang mengeluh, para peserta P3K ini lulus di SMP tapi diturunkan di SD, alasan diturunkan di SD karena linear dengan jurusan mereka.
“Jadi maksud dan tujuan saya kalau memang betul-betul kita mau perbaiki, kenapa tidak RDP (rapat dengar pendapat) supaya dinas-dinas terkait bisa menjelaskan secara rinci, secara terang, secara gamblang,” tegasnya.
Fatriah berharap dalam perekrutan P3K untuk mempertimbangkan sistem zonasi. Kenapa harus sistem zonasi, karena ini akan berdampak pada perpindahan ketika sudah di SK kan.
“Sekarang dengan adanya P3K setidaknya pihak-pihak terkait itu melihat zona-zonanya. Kalau misalnya ada orang lokal di daerah-daerah tolonglah yang itu dulu. Supaya nanti ketika ada SK, tidak segampang itu mereka mau mengajukan pindah,” pintanya.
Baca Juga
Selanjutnya juga yang terjadi di SD Tatombuli, itu ada lagi keluhan. Ada seorang peserta P3K, data dapodiknya di SD Tatombuli, dia mengajar di situ, dia magang di situ, tiba-tiba yang lulus bukan dia.
“Yang lolos itu orang dari luar Tatombuli. Sekarang pertanyaannya, orang yang dari luar Tatombuli itu dia betah atau tidak? Potensinya pasti pindah lagi,” ujarnya.
Kemudian persoalan di SDN Buranga, formasi P3K kuotanya ada SDN Buranga, namun, faktanya diubah.
“Munculah di Wantulasi. Tidak ada formasi di situ,” pungkas Anggota Komisi II DPRD Butur itu.
Fatriah berharap, Anggota DPRD Komisi II agar segera melakukan RDP terkait persoalan P3K di Butur.
Reporter. Shun Waode
