Koordinator Program Kesehatan IGJ, Agung Prakoso,
menyampaikan bahwa saat ini beberapa perjanjian perdagangan bebas yang sedang
dinegosiasikan mendesak agar Indonesia menetapkan standar perlindungan HKI yang
lebih tinggi, seperti misalnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia-Uni Eropa atau I-EU CEPA. Saat ini, desakan tersebut tidak diterima karena dianggap bertentangan
dengan UU.
“Uni Eropa melalui I-EU CEPA mendesak agar Indonesia
menerapkan standar perlindungan paten yang lebih tinggi, seperti perpanjangan
masa perlindungan paten melebihi 20 tahun dan menghalangi pemanfaatan
fleksibilitas TRIPS yang dapat mendorong masuknya obat-obatan generik. Pemerintah memang menyampaikan hal itu tidak dapat diterima karena bertentangan dengan UU Paten. Namun terdapat kekhawatiran bahwa Amandemen UU Paten diarahkan untuk hal tersebut. Terlebih, dengan tidak adanya draf yang dibuka ke publik, spekulasi ini sangat wajar untuk muncul,”
tambah Agung Prakoso.
Baca Juga
“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia tidak
terburu-buru dalam melakukan Amandemen UU Paten tanpa sebelumnya memastikan
bahwa hal tersebut berpihak pada kesehatan publik. Yaitu, menetapkan standar patentabilitas yang tinggi sehingga
mendorong pendaftaran paten yang berkualitas; mencegah patent
evergreening dan perpanjangan masa perlindungan paten secara tidak
semestinya melalui second medical use; memaksimalkan pemanfaatan lisensi
wajib; menyederhanakan prosedur penggunaan paten oleh pemerintah, serta mendukung produksi obat generik dalam negeri melalui
ketentuan local working. Kami juga meminta pemerintah agar membuka ke
publik informasi terkait dengan Amandemen UU Paten, baik itu draf Amandemen,
DIM, maupun risalah rapat. Juga membuka ruang bagi keterlibatan publik melalui
RDPU,” tutup Aditya.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
