Menurutnya, lembaga yang berwenang untuk mengadili perselisihan Pemilu khususnya Pilpres hanyalah MK. Sebab, putusannya bersifat mengikat dan final berdasarkan 24 c UU NRI 1945.
“Oleh karena itu saya berpendapat, jika UUD NRI 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan pilpres melalui MK, maka penggunaan angket untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak dapat digunakan,” kata Yusril.
Baca Juga
“Hasil angket pun hanya berbentuk rekomendasi, atau paling jauh adalah pernyataan pendapat DPR,”sambungnya.
