Isu yang digunakan dimaksud yakni mengenai kabar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang diduga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
“Pangan ini kaitannya dengan pupuk, dengan infrastruktur. Tetapi prinsipnya pada dalam keyakinan urusan politik PDI Perjuangan, siapa yang dimaksud menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang dimaksud seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karmaphala politik,” kata Hasto dikutip Sabtu (30/9/2023).
Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa PDIP sudah mempersiapkan sejak lama mengenai tema kedaulatan pangan yang tersebut diangkat dalam Rakernas IV.
“Ya kita kan modelnya siap-siap dulu, bekerja bersama rakyat, sehingga ketika dipercaya rakyat melalui pemilu, seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Satu hari setelah terpilih, Pak Ganjar Pranowo langsung bergerak cepat,” tuturnya.
Sebelumnya, KPK dikabarkan sudah pernah menetapkan Syahrul sebagai tersangka. Menanggapi kabar tersebut, Partai NasDem mengaku belum mendengarnya. Hal itu dikonfirmasi Sahroni.
Ia mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kabar penetapan tersangka Syahrul oleh KPK.
“Belum identik sekali,” kata Sahroni.
Sahroni sekaligus menanggapi perihal KPK yang mana menggeledah Rumah Dinas Menteri Syahrul.
“Saya baru dengar berita nih, tapi akibat sudah demikian biasanya langkah KPK sudah melalui prosedur yang digunakan benar,” kata Sahroni.
Sahroni mengatakan, NasDem menghormati serta menggalang proses hukum yang berlangsung. Terkait dengan penggeledahan rumah dinas Syahrul, NasDem menunggu keterangan resmi KPK.
“Kita hormati juga kita dukung proses hukum yang mana diimplementasikan KPK serta kita tunggu keterangan dari KPK setelah ini,” kata Sahroni.
