“Jika alasan penundaan adalah ketidaksetujuan Pj Gubernur terhadap keputusan Mendagri, maka ini bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap undang-undang,” katanya.
Reaksi Tokoh Pemuda
Aldo Oba, tokoh pemuda Buton Selatan, menyampaikan bahwa keputusan sudah lama beredar di masyarakat.
“Jika pelantikan terus tertunda, dampaknya akan besar bagi stabilitas di Buton Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Parinringi telah berpamitan kepada sejumlah tokoh masyarakat dan ASN, mengindikasikan bahwa dirinya siap digantikan.
Baca Juga
Melihat situasi ini, muncul pertanyaan kritis tentang transparansi dan efisiensi kinerja Pj Gubernur Sulawesi Tenggara.
Apakah Andap Budhi Revianto cukup tanggap terhadap dinamika politik dan kebutuhan administratif di provinsinya? Penundaan seperti ini tidak hanya mengundang spekulasi publik, tetapi juga menciptakan potensi ketidakstabilan di tingkat daerah.
Dalam konteks pemerintahan yang bertanggung jawab, kepastian dan keterbukaan menjadi elemen penting yang kini dipertanyakan publik.
Apakah langkah berikutnya dari Pj Gubernur akan mengakhiri polemik ini atau justru memperpanjang ketidakjelasan, menjadi hal yang dinanti oleh masyarakat Buton Selatan dan pemerhati kebijakan publik.
Reporter. Wayan Sukanta
