Menapak Jejak Prestasi “AMAN” Membangun Sultra Untuk Negeri

Sukses Tuntaskan Bangunan Jembatan Teluk Kendari

Pembangunan jembatan Teluk Kendari yang menghubungkan kota lama dengan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sudah digagas sejak Gubernur Sultra Ali Mazi di periode pertama 2003-2008 yang berpasangan dengan Wakil Gubernur Yusran Silondae yang tertuang dalam buku agenda kerja pasca dilantiknya tahun 2003.

Dalam konsep pembangunan yang dibuat dalam buku kerja Ali Mazi itu yang dikenal dengan konsep SMS adalah pendekatan dan program percepatan dan pemerataan pembangunan bertajuk Sultra Raya 2020. Pengutipan tahun 2020 sebagai terminal untuk membangun menuju jembatan kemakmuran.

Setelah tuntas dikerjakan, Jematan Teluk Kendari diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Oktober 2020 lalu.

Jembatan Teluk Kendari memiliki panjang bangunan dengan total 1.348 meter dimana jembatan tersebut memiliki 4 lajur dengan total lebar jembatan 20 meter. Jembatan dengan tipe cable stayed ini memiliki lingkup pekerjaan konstruksi, antara lain: pembangunan jalan pendekat atau oprit (602,5 m), approach span (357,7 m), side span (180 m), bentang utama atau main span (200 m).

Sultra Raih Penghargaan atas WTP Tujuh Tahun Berturut-Turut

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2013-2019.

Pemberian penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra Arif Wibawa kepada Gubernur Sultra Ali Mazi di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (4 November 2020).

Menurut Gubernur, informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat WTP, bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis secara lengkap.

Gubernur juga mengemukakan rasa optimismenya bahwa di tahun-tahun mendatang, bukan hanya sekadar meraih opini WTP, tapi terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan secara bertahap mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah dari dana transfer pemerirntah pusat, melalui optimalisasi pendapatan daerah.