Nasional

Memutus Kekerasan Seksual pada Anak dengan UU TPKS

×

Memutus Kekerasan Seksual pada Anak dengan UU TPKS

Sebarkan artikel ini
Kekerasan anak

Sebab, kekerasan seksual tidak hanya dapat terjadi di ruang publik atau dilakukan oleh orang tidak dikenal, melainkan nyata terjadi di ruang privat dan dilakukan oleh orang terdekat.

Ia juga mendorong agar masyarakat turut memberikan pelindungan bagi korban, dengan menerima keberadaan korban dan tidak menyalahkan korban yang baru berani melapor setelah mengalami kekerasan seksual selama 4 tahun.

Sebaliknya, masyarakat perlu mengambil langkah konkret untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Misalnya, dengan menginformasikan kepada setiap rumah tangga di lingkungannya mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan menyerukan untuk melapor apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual.

Dinamika kasus kekerasan seksual di Indonesia memang cukup tinggi jika dihitung rata-rata tiap tahunnya.

Menurut data yang dihimpun melalui SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2020 terdapat 20.499 kasus kekerasan, di mana sebanyak 8.210 kasus merupakan kekerasan seksual. Kemudian pada tahun 2021, terhimpun 25.210 kasus kekerasan, di mana 10.327 kasus merupakan kekerasan seksual. Sedangkan tahun 2022 tercatat 27.593 kasus kekerasan, dengan 11.682 di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Lantas pada tahun 2023, sampai dengan 7 Desember 2023, terdapat 25.618 kasus, dengan 11.293 di antaranya tercatat kasus kekerasan seksual. Fakta tersebut menunjukkan diperlukan intervensi berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Tentang Perkumpulan JalaStoria Indonesia Perkumpulan JalaStoria Indonesia adalah Perkumpulan Masyarakat Sipil yang bergerak dalam bidang kampanye, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kajian, serta advokasi dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan berperan aktif dalam penghapusan diskriminasi.

JalaStoria Indonesia didirikan oleh Ninik Rahayu pada 2 Agustus 2018 secara swadaya dan dikukuhkan sebagai Perkumpulan yang berbadan hukum pada Januari 2020. Pendirian JalaStoria Indonesia berangkat dari kepedulian dan keinginan kuat untuk turut berkontribusi dalam penghapusan diskriminasi berbasis gender di Indonesia dan meneguhkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

JalaStoria Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Guna mewujudkan visi tersebut, JalaStoria Indonesia memiliki tiga misi yaitu menyediakan informasi dan data yang berkontribusi terhadap upaya penghapusan kekerasan berbasis gender, menjadi jembatan antara korban dan lembaga penyedia layanan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun budaya inklusif dan bebas diskriminasi.

error: Dilarang Keras Copy Paste!