Komitmen Pemprov Sultra Perkuat Sinergi Tata Kelola Informasi Publik

“Komisi Informasi diharapkan dapat menjadi jembatan sekaligus pengawas terhadap ketidakseimbangan informasi, terutama dalam menjamin akses publik terhadap informasi-informasi penting terkait pelayanan, pembangunan, maupun peluang ekonomi,” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa keterbatasan informasi dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan startup. Salah satu indikator yang pernah disoroti adalah rendahnya skor Ease of Doing Business (EDB) untuk Kota Kendari berdasarkan survei internasional, yang menunjukkan masih adanya hambatan dalam akses informasi administratif dan regulasi usaha.

“Masyarakat butuh informasi untuk bisa memulai bisnis, mencari pekerjaan, dan mengakses layanan publik lainnya. Maka dari itu, kita sebagai pengelola informasi publik wajib menyediakan data yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Sukanto kembali mengingatkan bahwa pengelolaan informasi harus dilihat sebagai sebuah siklus menyeluruh — dari inflow (masuknya informasi) yang harus divalidasi dengan baik, hingga outflow (keluarnya informasi) yang harus disiapkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan publik.