“Kemudian pemulihan keuangan negara oleh bidang DATUN sebanyak Rp 140.793.474 miliar. Sedangkan bidang pembinaan pihaknya telah melakukan penyetoran ke khas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang berasal dari lelang barang rampasan sebesar Rp 23.43.7791miliar.
Kata dia, target PNBP tahun 2021 Kejati Sultra hanya diberikan beban sebesar Rp 5.273 miliar. Akan tetapi pendapatan yang dicapai sebesar Rp 23.43.7791miliar. Dan peningkatannya sebesar 436. 94 persen dari target yang dibebankan oleh Kejaksaan Agung.
“Pada bulan lalu, kita sudah lalukan lelang di satuan kerja Kejati Konawe tentang barang rampasan dari perkara tindak pidana umum berupa adanya Dump truk dan excavator,” tuturnya.
Tidak hanya itu, dimasa kepemimpinannya sebagai Kepala Kejati Sultra, pada bidang pidana umum tentang pendapatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri kepada jajaran Kejaksaan Negeri se Sultra sebanyak 2.491 perkara.
“Yang masuk dalam tahapan penuntutan berjumlah 2.118 perkara. Sedang perkaranya putus atau eksekusi sejumlah 2019 perkara,” katanya.
Baca Juga
Begitupun juga penyerapan pagu anggaran sampai Desember dari alokasi anggaran yang sudah terkoreksi karena adanya refocusing sebanyak Rp 92. 661. 392 miliar. Dan sudah mendekati 97.5 persen yang telah terlaksana.
“Jadi tinggal hanya menjelang akhir bulan ini sampai 31 Desember kita akan upayakan mencapai 99,8 persen. Jadi tidak ada lagi kegiatan yang anggaranya tidak terserap.
Sehingga total Kejati Sultra memberikan kontribusi kepada negara dan penyelamatan terkait dengan kinerjanya kurun waktu Januari – Desember 2021 berjumlah Rp 846.525.348.279 miliar.
“Total anggaran yang sudah kita hitung itu berasal dari PNBP, pengamanan proyek nasional, penyelamatan keuangan bidang Intelejen, penyelamatan keuangan bidang Pidsus dan DATUN,” tutupnya.
