Pembangunan Infrastruktur Dominasi Usulan Warga Saat Reses
Di tiga titik lokasi yang dikunjungi Ketua DPRD Konkep usulan pembangunan infrastuktur masih mendominasi saat reses. Hari pertama politisi partai berlambang mercy itu menyambangi desa Puuwatu Kecamatan Wawonii Selatan.
Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan pukul 16.30 sampai 18.00 WITA, dihadiri Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sekdes), Perangkat Desa serta warga Desa Puuwatu. Warga desa tersebut mengusulkan pembagunan jaringan perpipaan sepanjang 1,5 kilo meter dan bantuan kelompok nelayan.
Setelah Ishak menerima aspirasi warga Desa Puuwatu, ia kemudian melanjutkan reses di Desa Wawouso Kecamatan Wawonii Selatan. Pertemuan tatap muka itu dihadiri Sekdes, perangkat desa dan warga setempat.
Warga yang penduduknya mayoritas petani itu meminta pembangunan infrastruktur di antaranya, pembangunan deuker dari jalan poros menuju desa Wawouso, bantuan bibit petani nilam dan petani sawah, talut pantai Wawouso Raya, rehabilitasi perpipaan air bersih, serta pembangunan jalan lingkar antara Wawouso dan Bobolio sepanjang 7 Kilometer.
Baca Juga
Usai menyerap aspirasi di Desa Wawouso, hari berikutnya Putra Wawouso itu kemudian melanjutkan pertemuan di Desa Baku-baku dan Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan pertemuan yang dimulai pukul 16.30 hingga 18.00 WITA itu secara langsung dihadiri Sekdes, perangkat desa dan warga setempat.
Aspirasi warga yang disampaikan yaitu talud pantai desa Baku-baku, Talud Pantai desa Bobolio Raya, lanjutan pagar SDN 1 Bobolio, lanjutan pagar SDN 2 Bobolio, penataan halaman SDN 1 Bobolio, penataan halaman SDN 2 Bobolio, lanjutan pagar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penataan halaman Puskesmas Bobolio, drainase Kelurahan Sawaea sepanjang 800 meter, penimbunan halaman pasar Kecamatan Wawonii Selatan, peningkatan jalan penghubung desa Baku-baku, dan peningkatan jalan wisata Baku-baku ke Bobolio.
Usai melaksanakan Reses Ketua DPRD Konkep, Ishak SE mengatakan bahwa aspirasi yang diusulkan warga akan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai yang menanganinya untuk diramu dalam bentuk program pembangunan.
“Usulan warga ini tetap akan kita kawal sehingga benar-benar terlaksana. Karena ada kewenangan kita di sini, apalagi saat rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah. Karena usulan ini juga menjadi tanggung jawab kita kepada konstituen,” tandasnya singkat. Adv.
Laporan : Darsan
