Lalu, apabila ditemukan adanya pelanggaran karya cipta, maka sanksi hukum yang ditetapkan dapat berupa sanksi denda dan sanksi pidana, sesuai dengan pasal 113 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).”
Oleh karena itu, Anggoro menyampaikan bahwa konten kreator perlu membuat langkah-langkah preventif agar karyanya tidak dicuri.
Beberapa langkah yang dapat ditempuh di antaranya adalah meminta kontrak yang jelas dengan brand atau agensi, meninggalkan watermark yang diletakkan di foto dan video, dan melibatkan negara dalam pendokumentasian karya.
Baca Juga
“Silakan dokumentasikan atau mencatatkan karya cipta ke DJKI, sehingga nanti pencipta akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan sebagai bukti pelindungan hukum terhadap karya cipta dimaksud,” pungkas Anggoro.
Sebagai informasi, pencatatan karya cipta ke DJKI dapat dilakukan secara online dengan biaya untuk jenis pencatatan ciptaan dan/atau produk hak terkait kategori UMKM sebesar Rp. 200.000,00 dan untuk kategori Umum sebesar Rp. 400.000,000.
Proses pencatatan hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit berkat layanan Permohonan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC). Untuk informasi selengkapnya terkait syarat dan prosedur dapat disimak pada laman dgip.go.id. (ver/kad)
