-Seperti, keluarga yang harus memiliki pengetahuan dan penegasan.
–Pemerintah desa juga harus turut melakukan upaya penegahan dengan tidak memberikan izin rekomendasi perkawinan anak.
-Kemudian Pemerintah Daerah sendiri harus memiliki progam strategi yang terstruktur misalnya, melalui kebiijakanya, anggaranya dan program melalui dinas dinas-terkait untuk melakukan edukasi pencegahanya.
Baca Juga
-Termaksud DPRD juga penting untuk memberikan perhatian dan atensi karna mereka punya kewenangan dan perataturan serta pengawasan atas kinerja pemerintah karna itu salah satu tupoksinya.
“Karna kenapa ini bisa terjadi maraknya kasus seperi ini. Olehnya itu kita harus keroyok bersama persoalan karna kalau hanya Pemerintah Daerah itu tidak bisa, harus juga melibatkan masyarakat karna ini juga budaya dimasyarakat yang menganggap pernikahan dibawa umur ini hal biasa terjadi. Intinya perlu kerjasama kita semua” tandasnya
Laporan: Shun Waode
