“Yang hanya bisa jadi peserta adalah Pengcab yang status keanggotannya masih aktif dibuktikan dengan SK. Nah jadi pertanyaan kami, sebagian besar Pengcab tidak ada di kegiatan itu, lantas peserta yang hadir semalam memilih itu statusnya apakah resmi atau tidak,” ucap Karim.
Baca Juga : Didorong Jadi Ketua KONI Sultra, Rajiun Tumada: Saya Siap 100 Persen
Terkait hal itu, Amir bersama rekan-rekannya di Pengcab Konkep akan bersurat secara resmi ke KONI Provinsi Sultra dan Pusat untuk melaporkan kejanggalan dan improsedural Musrokab yang digelar baru-baru ini di Kendari.
“Ini secepatnya kita akan surati KONI Provinsi dan sampai ke Pusat bahwa ada kejadian seperti ini. Tentunya dengan masalah ini akan berdampak pada masa depan olahraga yang ada di daerah kita,” pungkasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua Pengcab Taekwondo Konkep, Mahmud, saat dihubungi via telfon menjelaskan jika pelaksanaan Musorkab ini tidak sesuai prosedural maka imbasnya juga akan berdampak terhadap penyaluran dana hibah untuk organisasi itu sendiri. Karena itu harus dibuktikan dengan legalitas yang sah pula. Sehingga Musorkab ini sangat disesalkan.
Dari sisi penganggaran daerah, tentu ini kedepannya akan sangat sulit diterima, karena biar bagaimana pun besarnya anggaran yang sudah disiapkan Pemda itu tidak bisa serta merta langsung diberikan ada prosedur-prosedur yang harus dilengkapi. Nah bagaimana mau disahuti kalau dari segi administrasi saja sudah cacat, kan kasian olahraga dan atlet kita bisa jadi korban,” urainya.
Ditambah lagi lanjut dia, Kabupaten Konkep ini akan menghadapi atau ikut serta dalam pelaksanaan Porprov Desember 2022 ini. Sehingga itu secara tidak langsung bisa berdampak negatif buat olahraga di daerah.
