Dewan Pakar JMSI Sultra: Pentingnya Peran Pers Dalam Tantangan AI Dan Hoaks di Media Sosial

“Ada fungsi informasi pembangunan, tapi di sisi lain pers harus menjadi kontrol sosial. Hubungan media dan pemerintah sering panas dingin karena posisi ini,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan tren pejabat yang kini lebih memilih menggunakan media sosial pribadi daripada media massa resmi untuk menyampaikan informasi birokrasi, yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan perusahaan pers.

“Fungsi pers adalah memastikan kebijakan-kebijakan seperti di pemerintahan ini tersampaikan ke masyarakat secara akurat untuk menghindari penyesatan informasi atau hoaks yang sering beredar di platform non-pers.

Andri juga menyentuh aspek hukum terkait UU ITE dan putusan MK terbaru yang kini lebih melindungi kritik terhadap lembaga pemerintah.

Ia berharap hal ini meminimalisir kekhawatiran wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Sekarang ada fenomena No Viral No Justice. Orang merasa harus viral dulu baru direspon pemerintah. Di sinilah pers dibutuhkan untuk mengawal isu secara etis sesuai kode etik jurnalistik, bukan sekadar memicu keviralan tanpa konteks,” tambahnya.