METROKENDARI.COM – Janji pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 hingga saat ini belum terealisasi.
Kebijakan yang dijadwalkan berlaku mulai 1 September 2024, sesuai pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 27 Agustus lalu, dinantikan oleh para pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga : Apresiasi Pengembangan Rumah Subsidi, Direksi Bank BTN Kunjungi A99 Corp Land di Kendari
Namun, hingga pertengahan September, realisasi tambahan kuota yang sangat dinantikan tersebut belum juga terlaksana.
Menurut Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulawesi Tenggara, Syahiruddin Latif, melalui Sekretaris Apersi Sultra, Muhammad Rustan, penundaan ini berdampak langsung pada pengembang rumah subsidi.
“Tambahan 34 ribu unit yang dijanjikan pemerintah belum bisa terealisasi. Akibatnya, akad kredit untuk MBR belum dapat dilakukan, dan pembangunan unit pun tertunda,” ujar Rustan, Minggu (15/9/2024).
Baca Juga : Apresiasi Pengembangan Rumah Subsidi, Direksi Bank BTN Kunjungi A99 Corp Land di Kendari
Baca Juga
Rustan menegaskan bahwa kebijakan ini penting untuk mendukung daya beli masyarakat di sektor perumahan, terutama bagi kelas menengah yang terimbas kenaikan biaya hidup.
Pengembang yang tergabung dalam Apersi, kata Rustan, saat ini sangat berhati-hati dalam mengelola arus kas mereka, terutama karena proyek baru tidak dapat berjalan tanpa kepastian kuota tambahan.
Di Sulawesi Tenggara, sekitar 70 pengembang tergabung dalam Apersi. Jika kebijakan ini terus tertunda, para pengembang tersebut terancam kesulitan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Hal ini juga berdampak pada para pekerja bangunan yang terpaksa menganggur akibat terhentinya proyek.
Dampak Nasional
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, juga menyampaikan keprihatinannya. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, namun belum ada kejelasan soal penambahan kuota ini. Akibatnya, proses akad kredit tertunda dan berdampak pada realisasi pembangunan,” kata Junaidi.
Ia menambahkan bahwa anggota Apersi yang mencapai 3.000 pengembang sangat mengharapkan kebijakan ini segera berjalan.
Program Sejuta Rumah yang digagas Presiden Joko Widodo...
