Nantinya, untuk sekolah SMK program keahlian agribisnis pertanian diwajibkan menanam 200 pohon per komoditi. Sedangkan SMK non program agribisnis pertanaian maupun SMA menanam 100 pohon per komoditi. Untuk pemanfaatan hasil dari pertanian siswa itu nanti ada dua pola.
Pola pertama, hasilnya untuk siswa sendiri dibawa pulang lalu diberikan ke orang tuannya sehingga tidak perlu membeli di pasar. Kedua bisa dibagikan ke warga sekitar atau warga tidak mampu sebagai bentuk kepedulian sekolah.
“Dan kalau produksinya berlebih, bisa dijual, hasil penjualannya bisa membeli bibit atau alat-alat pertanian untuk pengembangan yang lebih besar,” ungkapnya.
Selain terfokus untuk SMK, SMA pun bisa melakukan program ini, sebab dalam struktur kurikulum di SMA ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. “Jadi bukan SMK saja, tapi SMA juga akan melakukan hal yang sama,” tegasnya.
Baca Juga
Untuk SMA, nantinya siswa atau guru-guru SMK yang akan menjadi mentor dalam proses penanaman hingga pemeliharaannya. Bisa juga dengan sistem SMK pertanian yang melakukan penyemaian bibit, SMA tinggal menanam dan merawat sampai panen.
Yusmin merinci, di Sultra terdapat ratusan SMA dan SMK, jika setiap sekolah bisa menanam 100 pohon per komoditi maka bisa menghasilkan puluhan ton sekali panen per komoditi. Sebagai tindak lanjut kebijakannya, Dikbud akan menggelar rapat dengan pihak terkait dalam waktu dekat agar program segera dilaksanakan.
“Besok saya akan rapat dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Dinas Perdagangan untuk kita berkolaborasi mengatasi inflasi khususnya pangan melalui sektor pendidikan,” katanya
