Lalu terkait drainase, AJP mengaku perlu melihat terlebih dahulu status jalan. Jika jalan tersebut masih masuk jalan provinsi, maka ia bisa melakukan intervensi untuk melakukan pengerukan drainase. Tetapi jika jalan tersebut masuk jalan nasional, maka ia akan menyampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN Sultra) terkait penanganannya.
“Kalau masih masuk jalan provinsi masih bisa kita intervensi. Tapi kalau masuk jalan nasional kita menyampaikan ke pihak balai bagaimana penanganannya. Tapi pihak balai juga tidak punya anggaran untuk pemeliharaan seperti itu,” beber AJP.
AJP bilang, terkait persoalan drainase ini sebenarnya bisa ditangani oleh Pemerintah Kota Kendari. Apalagi kata dia, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari punya program bersih-bersih setiap Selasa dan Jumat
Baca Juga
“Sebenarnya kalau saya melihat ini Pj wali kota sering turun bersih-bersih padaa hari Selasa dan Jumat. Ini bisa maksimalkan, apalagi beberapa warga sepakat untuk turun membantu mengeruk (drainase) kalau mereka diundang,” kata AJP.
Kemudian bantuan modal untuk UMKM, AJP meminta warga untuk menerbitkan nomor induk berusaha (NIB) di OSS. Sebab salah satu syarat untuk diberikan bantuan hibah dari Dinas Koperasi harus memiliki NIB.
Sementara untuk baju seragam majelis taklim, AJP mengaku siap memberikan bantuan pribadi. “Untuk seragam ibu-ibu majelis taklim, pengadaannya nanti pakai uang pribadi saya sendiri,” pungkas Ketua DPD Ormas MKGR Sultra itu.
