Lebih lanjut, mengingat para mafia tanah tersebut semakin merajalela maka akhirnya Satgas Anti Mafia Tanah dibentuk bersama dengan penegak hukum karena telah menjadi atensi utama agar bagaimana bisa melakukan pemberantasan.
“Meskipun pemberantasan tersebut merupakan ranah penegak hukum, maka kami tidak memiliki kewenagan lebih untuk itu. Akan tetapi komitmen bersama untuk membumi hanguskan para mafia tanah tetap menjadi visi kami bersama,” terangnya.
Baca Juga
Guna menghindari adanya pertikaian karena perebutan tanah, maka ia menganjurkan agar masyarakat segera mengonsultasikan hal tersebut baik ke BPN provinsi maupun kabupaten dan kota di Sultra.
“Apabila ingin mengetahui status tanah yang dipolemikkan itu, maka datanglah ke BPN karena ada beberapa informasi untuk dijadikan rujukan masyarakat agar terhindar dari makelar atau mafia tanah,” pungkasnya.
