Berdasarkan temuan diatas, Asrul berharap agar penegak hukum bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut dan memberikan sanksi tegas kepada pimpinan PT.Sangia perkasa raya dan PT. Hafar indotech Sebab dirinya meyakini bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangannya PT. Sangia perkasa raya dan PT. Hafar indotech tidak dilengkapi dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).
Selain itu yang namanya tidak tertib harus di berikan sanksi tegas, ditambah lagi kalau keyakinan saya pribadi yah, PT. Sangia perkasa raya dan PT. Hafar indotech tidak mungkin bisa urus RKAB karna pemerintah tidak akan menerima permohonan RKAB dari perusahaan yang bermasalah tersebut.
“Selain itu juga saya sudah mengantongi oknum-oknum yang membackup juga mengatur kegiatan PT.sangia perkasa raya dan PT. Hafar indotech sekaligus memberi izin penambangan kepada para kontraktor tersebut secara ilegal,” pungkasnya.
Baca Juga
Hingga berita ini dinaikan, masih dilakkukan upaya konfirmasi terhadap dua perusahaan tersebut.
Laporan. Wayan Sukanta
