Tindakan KPU Sultra ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Saat ini, masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Langkah yang dianggap sebagai pemborosan dapat merusak citra KPU di mata publik.
“Ketika masyarakat melihat anggaran besar digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial, kepercayaan mereka terhadap KPU bisa menurun. Ini berbahaya karena kepercayaan publik adalah salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis,” ungkap seorang pengamat politik dari Universitas Halu Oleo yang enggan disebutkan namanya.
Kritik ini seharusnya menjadi refleksi bagi KPU Sultra untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dan fokus pada esensi pemilu yang demokratis dan efisien.
Edukasi pemilih bisa dilakukan dengan cara yang lebih substansial dan tidak memerlukan biaya besar, seperti diskusi publik, seminar, dan penggunaan media sosial yang lebih efektif.
Baca Juga
“Kami berharap KPU Sultra bisa mendengar kritik ini dan melakukan perbaikan ke depan. Sosialisasi pemilu harus lebih menyentuh esensi dan memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Dana yang ada sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan bisa meningkatkan partisipasi serta pemahaman pemilih,” tutup Ali Sabarno.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki citra KPU Sultra, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif bagi proses demokrasi di Sulawesi Tenggara.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media ini mencoba menghubungi Sekretaris KPU Sultra, Syafruddin, untuk mendapatkan tanggapan terkait kritik ini. Namun, belum ada respons dari yang bersangkutan.
Reporter. Wayan Sukanta
