METROKENDARI.COM – Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkap perihal rencana pembangunan gedung DPR. Bambang menyebut saat ini tengah dalam proses didesain oleh PUPR.
“Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR,” kata Bambang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Bambang mengatakan, berdasarkan jadwal, pembangunan gedung DPR akan dimulai pada 2025. Pihaknya mengusahakan agar tiga unsur kenegaraan, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lengkap di IKN.
“Kalau di jadwal kalau tidak salah mulai tahun depan ya, di 2025,” ujar Bambang.
Baca Juga
“Ya kita lihat nanti. Kan itu semuanya kan kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politica di sana, yudikatifnya ada, legislatifnya ada, eksekutifnya ada sehingga memang IKN itu berfungsi sebagai ibu kota yang menyeluruh,” sambungnya.
Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mengusulkan 30 lembaga di luar kementerian atau lembaga untuk menetap sementara di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sambil menunggu pemindahan Ibu Kota Negara. Adapun lembaga yang dimaksud antara lain DPR, DPD, KPK, dan LPSK.
“Jadi inilah yang tadi dirumuskan oleh beberapa menteri setelah membaca semua aturan-aturan dan termasuk lembaga-lembaga yang jumlahnya selain kementerian lembaga itu ada 30,” ujar Suhajar dalam rapat dengan Baleg DPR RI, Jumat (15/3).
“Jadi ada 30 lembaga di luar kementerian lembaga Pak, termasuk DPR, DPD, KPK, LPSK segala macam itu ada 30 maka sudah tertuang semua, terangkum semua di sini gitu, Pak,” sambungnya.
